Peristiwa Berdarah Mandor || Genosida Jepang Pada Masyarakat Kalimantan Barat.
Jumat, 19 Desember 1941, 9 pesawat tempur Jepang melintas di Pontianak. Seketika pesawat-pesawat tersebut menjatuhkan bom dengan target adalah barak tentara KNIL. KNIL adalah tentara kerajaan Hindia-Belanda, namun kala itu banyak diisi oleh orang Indo-Belanda, bukan Belanda.
Naas, bom tersebut salah sasaran dan malah menghantam sekolah, pasar, dan rumah-rumah penduduk. Akibatnya, banyak rakyat tak berdosa menjadi sasaran.
Pasca serangan udara tersebut, kemudian dimulai peperangan darat tentara Jepang, dan secara resmi, pada 2 Februari 1942, tentara Jepang menginjakkan kaki di Pontianak.
Pasukan KNIL yang kala itu menjadi target, telah pergi ke arah pedalaman.
Rakyat Kalimantan Barat sudah sejak lama menyimpan dendam terhadap Belanda, kemudian dengan terbuka menerima kedatangan Jepang sebagai “pembebas”.
Para Sultan Penembahan pun menyatakan diri berada di bawah naungan Pemerintahan Dai Nippon, dan Bendera Hinomaru dikibarkan.
Jepang, kala itu, menyatakan diri sebagi saudara tua dengan iming-iming pembebasan negara di Asia dari penjajahan barat.
Rencana Jepang kala itu dumulai dengan melarang seluruh aktivitas politik lokal. Hal ini tentu saja menimbulkan kecurigaan.
Namun, sebagai gantinya, Jepang memberikan berbagai program yang membuat rakyat begitu senang.
Pemerintah Jepang kala itu membuka banyak sekolah dan semua anak dapat masuk tanpa diskriminasi. Kurikulum dan fasilitas yang ditawarkan membuat rakyat semakin senang.
Rakyat diajari bernyanyi, baris berbaris, uang sekolah gratis, serta diberikan asrama. Selain itu, rakyat juga diberi kesempatan untuk bergabung di militer dengan status sebagai pembantu angkatan laut.
Seiring waktu berjalan, pelan-pelan kecurigaan rakyat terhadap Jepang menjadi semakin kuat. Ada banyak hal yang menjadi trigger .
Keharusan Seikerei menjadi salah satunya. Seikerei adalah ritual yang dilakukan sebagai penghormatan kepada dewa matahari dan dilakukan dengan membungkukan badan kepada matahari yang sudah terbit sempurna .
Warga Pontianak pasti tahu Alun-alun Kapuas. Dulunya, di sana ada tempat bernama “Yasukuni Jinja”. Setiap warga yang melewati tempat tersebut, wajib melakukan Seikerei dan jika tidak, akan dipukuli oleh tentara Jepang.
Tidak hanya itu, kewajiban kerja bakti juga merupakan hal yang tidak wajar bagi rakyat Pontianak kala itu.
Yang dimaksud kerja bakti adalah membangun infrastruktur untuk keperluan sipil maupun militer. Kerja bakti inilah yang pada akhirnya menjurus ke romusha atau kerja paksa.
Pelan-pelan, akhirnya kedok Jepang sebagai penjajah terbuka.
Rakyat perlahan digiring untuk mengikuti kebudayaan Jepang kala itu. Sekolah-sekolah mulai menyanyikan lagu Jepang dengan konsisten, termasuk menulis dan berbahasa.
Rakyat tidak memiliki pilihan lain, penolakan hanya berujung pada penyiksaan bahkan kematian. Dan, janji kemerdekaan dan klaim sebagai “pembebas” pun sirna seketika.
Melihat kemelaratan ini, pada April 1941, Sultan Pontianak, Sultan Syarif Muhammad Al-Kadri mengundang Sultan dan Panembahan seluruh Kalimantan Barat untuk datang ke keraton, guna membicarakan kehidupan rakyat saat itu.
Satu pendapat, semua yang hadir pada kala itu sepakat untuk mengenyahkan Jepang.
Perlahan, gerakan bawah tanah untuk mengenyahkan Jepang terbentuk. Upaya tersebut tercium oleh Polisi Rahasia Jepang kala itu.
Jepang kemudian menginisiasi organisasi Nissinkai yang diplopori Ketua Komisariat Parindra Karesidenan Kalimantan Barat, RPM Dzoebier Notosoedjono guna mengakomodasi aktivitas politik tersebut dan berusaha mengontrol agar tetap sesuai dengan kepentingan Jepang. Namun, sayangnya, orang-orang di Nissinkai adalah rakyat yang rindu kebebasan.
Semakin menguat, Nissinkai kemudian berkoalisasi dengan kelompok aristokrat, yang juga sangat ingin mengenyahkan Jepang.
Perlahan, perlawanan terhadap Jepang di Kalimantan-pun mulai tersiar. Diawali Kalimantan Selatan, Dr. Bauke Jan Haga, yang kala itu adalah gubernur, bersama pendukungnya, memulai perlawanan terhadap Jepang. Sayangnya, pemberontakan ini gagal dan berakibat 25 orang, termasuk Dr. Haga dieksekusi Jepang.
Baru setelah itu, Jepang mencurigai keterlibatan Dua Belas Dokoh atau sultan-sultan di Kalbar, termasuk beberapa di antaranya adalah Pontianak, Sambas, Ketapang, Tayan, dan Mempawah.
Karena hal tersebut, Jepang mulai khawatir dan segera melakukan upaya pencegahan.
Berdasarkan asas kecurigaan, 23 Oktober 1943, gelombang pertama penangkapan dilakukan terhadap pemimpin wilayah, tokoh masyarakat, serta cendikiawan. Kemudian menahan mereka di markas Tokkeitai dan tidak pernah kembali.
Gelombang berikutnya, pada Mei 1944, saat konferensi Nissinkai di Pontianak, seluruh peserta di tangkap secara massal dan sisanya diciduk di rumah masing-masing, saat malam dan dini hari.
Dan, tanggal 28 Juni ditetapkan sebagai hari berkabung daerah Provinsi Kalimantan Barat, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Peristiwa Mandor.
Naas, bom tersebut salah sasaran dan malah menghantam sekolah, pasar, dan rumah-rumah penduduk. Akibatnya, banyak rakyat tak berdosa menjadi sasaran.
Pasca serangan udara tersebut, kemudian dimulai peperangan darat tentara Jepang, dan secara resmi, pada 2 Februari 1942, tentara Jepang menginjakkan kaki di Pontianak.
Pasukan KNIL yang kala itu menjadi target, telah pergi ke arah pedalaman.
Rakyat Kalimantan Barat sudah sejak lama menyimpan dendam terhadap Belanda, kemudian dengan terbuka menerima kedatangan Jepang sebagai “pembebas”.
TONTON INI BAGI YANG MALAS BACA JIKA INGIN LEBIH MEMAHAMI "SEJARAH PERISTIWA MANDOR"
Para Sultan Penembahan pun menyatakan diri berada di bawah naungan Pemerintahan Dai Nippon, dan Bendera Hinomaru dikibarkan.
Jepang, kala itu, menyatakan diri sebagi saudara tua dengan iming-iming pembebasan negara di Asia dari penjajahan barat.
Rencana Jepang kala itu dumulai dengan melarang seluruh aktivitas politik lokal. Hal ini tentu saja menimbulkan kecurigaan.
Namun, sebagai gantinya, Jepang memberikan berbagai program yang membuat rakyat begitu senang.
Pemerintah Jepang kala itu membuka banyak sekolah dan semua anak dapat masuk tanpa diskriminasi. Kurikulum dan fasilitas yang ditawarkan membuat rakyat semakin senang.
Rakyat diajari bernyanyi, baris berbaris, uang sekolah gratis, serta diberikan asrama. Selain itu, rakyat juga diberi kesempatan untuk bergabung di militer dengan status sebagai pembantu angkatan laut.
Seiring waktu berjalan, pelan-pelan kecurigaan rakyat terhadap Jepang menjadi semakin kuat. Ada banyak hal yang menjadi trigger .
Keharusan Seikerei menjadi salah satunya. Seikerei adalah ritual yang dilakukan sebagai penghormatan kepada dewa matahari dan dilakukan dengan membungkukan badan kepada matahari yang sudah terbit sempurna .
Warga Pontianak pasti tahu Alun-alun Kapuas. Dulunya, di sana ada tempat bernama “Yasukuni Jinja”. Setiap warga yang melewati tempat tersebut, wajib melakukan Seikerei dan jika tidak, akan dipukuli oleh tentara Jepang.
Tidak hanya itu, kewajiban kerja bakti juga merupakan hal yang tidak wajar bagi rakyat Pontianak kala itu.
Yang dimaksud kerja bakti adalah membangun infrastruktur untuk keperluan sipil maupun militer. Kerja bakti inilah yang pada akhirnya menjurus ke romusha atau kerja paksa.
Pelan-pelan, akhirnya kedok Jepang sebagai penjajah terbuka.
Rakyat perlahan digiring untuk mengikuti kebudayaan Jepang kala itu. Sekolah-sekolah mulai menyanyikan lagu Jepang dengan konsisten, termasuk menulis dan berbahasa.
Rakyat tidak memiliki pilihan lain, penolakan hanya berujung pada penyiksaan bahkan kematian. Dan, janji kemerdekaan dan klaim sebagai “pembebas” pun sirna seketika.
Melihat kemelaratan ini, pada April 1941, Sultan Pontianak, Sultan Syarif Muhammad Al-Kadri mengundang Sultan dan Panembahan seluruh Kalimantan Barat untuk datang ke keraton, guna membicarakan kehidupan rakyat saat itu.
Satu pendapat, semua yang hadir pada kala itu sepakat untuk mengenyahkan Jepang.
Perlahan, gerakan bawah tanah untuk mengenyahkan Jepang terbentuk. Upaya tersebut tercium oleh Polisi Rahasia Jepang kala itu.
Jepang kemudian menginisiasi organisasi Nissinkai yang diplopori Ketua Komisariat Parindra Karesidenan Kalimantan Barat, RPM Dzoebier Notosoedjono guna mengakomodasi aktivitas politik tersebut dan berusaha mengontrol agar tetap sesuai dengan kepentingan Jepang. Namun, sayangnya, orang-orang di Nissinkai adalah rakyat yang rindu kebebasan.
Semakin menguat, Nissinkai kemudian berkoalisasi dengan kelompok aristokrat, yang juga sangat ingin mengenyahkan Jepang.
Perlahan, perlawanan terhadap Jepang di Kalimantan-pun mulai tersiar. Diawali Kalimantan Selatan, Dr. Bauke Jan Haga, yang kala itu adalah gubernur, bersama pendukungnya, memulai perlawanan terhadap Jepang. Sayangnya, pemberontakan ini gagal dan berakibat 25 orang, termasuk Dr. Haga dieksekusi Jepang.
Baru setelah itu, Jepang mencurigai keterlibatan Dua Belas Dokoh atau sultan-sultan di Kalbar, termasuk beberapa di antaranya adalah Pontianak, Sambas, Ketapang, Tayan, dan Mempawah.
Karena hal tersebut, Jepang mulai khawatir dan segera melakukan upaya pencegahan.
Berdasarkan asas kecurigaan, 23 Oktober 1943, gelombang pertama penangkapan dilakukan terhadap pemimpin wilayah, tokoh masyarakat, serta cendikiawan. Kemudian menahan mereka di markas Tokkeitai dan tidak pernah kembali.
Gelombang berikutnya, pada Mei 1944, saat konferensi Nissinkai di Pontianak, seluruh peserta di tangkap secara massal dan sisanya diciduk di rumah masing-masing, saat malam dan dini hari.
Penangkapan ini terus terjadi hingga 28 Juni 1944 yang kemudian disebut dengan peristiwa Mandor Berdarah.
2 tahun berlalu, belum diketahui dimana lokasi Jepang membantai para pejuang kala itu. Pada tahun 1946, barulah ditemukan lokasi pembantaian terbesar, yaitu di Kopiang, Mandor.
Syarifudin Usman yang merupakan sejarahwan Kalimantan Barat sekaligus dosen sejarah di FKIP Untan, dalam catatanya menyebutkan, banyak sumber mengatakan bahwa jumlah korban sebanyak 21.073 jiwa, selaras dengan koran Borneo Shimbun edisi, 1 Juli 1944 mencatat sekitar 20 ribu orang menjadi korban peristiwa ini. Namun, beliau juga mengatakan, jumlah ini belum autentik, yang pasti, kala itu, Kalimantan Barat telah kehilangan satu generasi terbaiknya.
2 tahun berlalu, belum diketahui dimana lokasi Jepang membantai para pejuang kala itu. Pada tahun 1946, barulah ditemukan lokasi pembantaian terbesar, yaitu di Kopiang, Mandor.
Syarifudin Usman yang merupakan sejarahwan Kalimantan Barat sekaligus dosen sejarah di FKIP Untan, dalam catatanya menyebutkan, banyak sumber mengatakan bahwa jumlah korban sebanyak 21.073 jiwa, selaras dengan koran Borneo Shimbun edisi, 1 Juli 1944 mencatat sekitar 20 ribu orang menjadi korban peristiwa ini. Namun, beliau juga mengatakan, jumlah ini belum autentik, yang pasti, kala itu, Kalimantan Barat telah kehilangan satu generasi terbaiknya.
Dampak dari peristiwa Mandor, pasukan Jepang pun melakukan eksekusi terhadap golongan terpelajar seperti dr. Roebini dan dr. R.M. Agoesdjam, yang kini menjadi rumah sakit Agoesdjam di Kabupaten Ketapang, serta beberapa dokter dari rumah sakit lain di Singkawang dan Putussibau.
Begitu pula yang terjadi pada para pekerja profesional seperti Jaksa Sawon W. Oetomo, operator radio R.M. Soedijono, pengawas sekolahh Oeray Abdul Halim, dan kepala sekolah Tionghoa Lim Bak Hwat.
Tokoh-tokoh politik seperti Notosoedjono, Panangian Harahap, dan J. E. Pattiasina serta tokoh Tionghoa lain di Pontianak juga dieksekusi selama pembantaian ini.
Sedangkan, dari kalangan bangsawan Kalimantan Barat yang dieksekusi adalah Sultan Syarif Muhammad Alkadrie dari Kesultanan Pontianak yang merupakan ayah Sultan Hamid II, kemudian putranya yaitu Pangeran Adipati dan Pangeran Agung, Sultan M. Ibrahim Tsafioedin dari Kesultanan Sambas, dan sepuluh panembahan dari Mempawah, Ngabang, Ketapang, Sukadana, Sanggau, Tayan, Sekadau, Sintang, Kubu dan Simpang.
Makam Juang Mandor, menjadi saksi sejarah pembantaian massal para pejuang melawan pendudukan Jepang.
Begitu pula yang terjadi pada para pekerja profesional seperti Jaksa Sawon W. Oetomo, operator radio R.M. Soedijono, pengawas sekolahh Oeray Abdul Halim, dan kepala sekolah Tionghoa Lim Bak Hwat.
Tokoh-tokoh politik seperti Notosoedjono, Panangian Harahap, dan J. E. Pattiasina serta tokoh Tionghoa lain di Pontianak juga dieksekusi selama pembantaian ini.
Sedangkan, dari kalangan bangsawan Kalimantan Barat yang dieksekusi adalah Sultan Syarif Muhammad Alkadrie dari Kesultanan Pontianak yang merupakan ayah Sultan Hamid II, kemudian putranya yaitu Pangeran Adipati dan Pangeran Agung, Sultan M. Ibrahim Tsafioedin dari Kesultanan Sambas, dan sepuluh panembahan dari Mempawah, Ngabang, Ketapang, Sukadana, Sanggau, Tayan, Sekadau, Sintang, Kubu dan Simpang.
Makam Juang Mandor, menjadi saksi sejarah pembantaian massal para pejuang melawan pendudukan Jepang.
Dan, tanggal 28 Juni ditetapkan sebagai hari berkabung daerah Provinsi Kalimantan Barat, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Peristiwa Mandor.
Belum ada Komentar untuk "Peristiwa Berdarah Mandor || Genosida Jepang Pada Masyarakat Kalimantan Barat."
Posting Komentar